Pejabat tinggi Eropa sudah menyepakati cetak biru pemulihan kawasan. Meski pasar keuangan menyambut baik rekonsiliasi tersebut, belum ada detil jelas tentang bagaimana implementasinya.
Solusi kemarin memang kurang jelas dan nyata, mengingat pejabat Eropa sedang dikejar tenggat masa. Apalagi semua pihak masih harus menyesuaikan kebijakan yang berbeda-beda di setiap negara euro zone. Jika demikian adanya, apa yang harus dilaksanakan oleh Institusi Eropa dalam mengelola momentum ini? Berikut ini adalah beberapa agenda prinsipil yang harus segera diterjemahkan oleh otoritas terkait:
1. Pertumbuhan ekonomi adalah kendaraan utama untuk mencapai konsolidasi fiskal jangka panjang.
Uni Eropa harus memajukan kinerja ekonomi dan daya serap tenaga kerja sebagai elemen utama dari kesepakatan 23 Oktober 2011. Delegasi Eropa menjanjikan rekomendasi khusus, terutama soal pengeluaran publik, selambatnya sebelum akhir semester I tahun depan. 2. Reformasi fiskal dan struktur keuangan pada negara-negara dengan hutang besar.
Lebih lanjut, negara yang kondisi fiskalnya masih sehat juga harus berkomitmen menjaga konsolidasi fiskalnya.
3. Pengakuan atas kinerja Spanyol dan dukungan lebih bagi upaya perluasan tenaga kerja negara tersebut.
Otoritas Eropa harus menetapkan target reduksi jumlah pengangguran di Spanyol dan me-reformasi sektor tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian Spanyol bisa lebih memiliki daya saing, khususnya melanjutkan kemajuan di sektor jasa.
4. Pemerintah Eropa harus memberi tekanan pada Italia sekaligus mendukung rencana reformasi negara tersebut. Uni Eropa sudah memberi keleluasaan bagi pemerintah Silvio Berlusconi untuk merancang reformasi tenaga kerjanya sendiri. Salah satunya adalah menaikkan usia pensiun menjadi 67 tahun sampai tahun 2026 mendatang. Definisi kebijakan tenaga kerja Italia harus sudah diterima oleh otoritas pada penghujung tahun ini.
5. Selain mengakui kemajuan Irlandia dan Portugal dalam program dalam implementasi program dari IMF, otoritas Eropa harus memberi tekanan lebih kepada dua negara. Terutama menyangkut komponen-komponen persyaratan yang belum berhasil dipenuhi oleh pemerintah masing-masing. Lebih lanjut, Uni Eropa siap merancang program efisiensi baru yang harus diberlakukan dua Irlandia dan Portugal.
6. Uni Eropa meminta sektor swasta pemegang obligasi Yunani untuk legowo menerima pemangkasan nilai asetnya. "Keterlibatan Sektor Swasta (PSI) memiliki peran penting dalam keberlanjutan solusi hutang Yunani. Oleh karena itu, Kami siap mempertemukan Yunani dan investor swasta untuk menemukan solusi Private Sector Involvement (PSI) yang lebih konkrit. PSI harus berperan dalam upaya penurunan rasio hutang terhadap PDB Yunani hingga mencapai 120% pada tahun 2020. Kami mengundang Yunani, investor swasta dan semua pihak yang berkepentingan untuk sukarela menerima diskon 50% dari nominal hutang Yunani." Pernyataan tersebut adalah inti dari pertemuan beberapa hari lalu. Poin soal Yunani adalah isu paling penting bagi pelaku ekonomi dunia.
7. Rekapitalisasi bank-bank di wilayah euro sangat diperlukan. Bank-bank disarankan untuk menggalang modal di pasar modal terlebih dahulu sebelum meminta bantuan otoritas moneter Eropa. Modal dan bonus keluar melalui dividen akan dibatasi sehingga rasio modal bank bisa 9% lebih tinggi dari kualitas modal tertinggi setelah diperhitungkan dengan eksposur terhadap surat hutang negara sampai 30 September 2011.Bank juga harus tunduk pada aturan pembagian dividen dan pembayaran bonus sampai target telah benar-benar dicapai. Jika perlu, pemerintah nasional harus memberi dukungan sebelum meminta pembiayaan dari EFSF.
8. Uni Eropa berkepentingan untuk menambah kapasitas dana dalam EFSF. "Kami setuju dengan pilihan untuk menaikkan sumber daya EFSF: memberikan perangkat kredit tambahan untuk hutang baru yang diterbitkan oleh negara anggota, sehingga mengurangi biaya pendanaan. Namun pemerintah masih harus menetapkan asuransi risiko dari instrumen hutang baru yang diterbitkan oleh negara-negara euro.''
Delapan poin penting yang disepakati oleh pejabat moneter Eropa harus diterjemahkan secara detil. Tidak hanya itu, pengawas lintas institusi juga harus memastikan semua wacana di dalamnya terpenuhi dalam periode yang ditetapkan. Jika tidak, semua upaya dan rekonsiliasi sepanjang tahun ini menjadi percuma.