Presiden Nicolas Sarkozy berencana memberlakukan pajak baru untuk transaksi finansial di wilayah Prancis. Pajak 'Robin Hood' itu kembali ditentang oleh pelaku pasar keuangan.Paris Europlace, sebuah organisasi perwakilan pelaku pasar finansial, tengah melobi pihak pemerintah terkait hal itu. Para anggotanya menilai kebijakan 'Robin Hood' membahayakan ekonomi Prancis karena tidak diberlakukan juga di negara Eropa lain. Presiden Sarkozy akhir pekan lalu bertekad melanjutkan gagasannya meski negara euro dan Eropa lain tidak setuju. "Prancis tidak akan menunggu persetujuan negara lain," ujarnya. Sementara Menteri Muda Perumahan, Benoist Apparu, mengatakan naskah peraturan pajak siap didiskusikan oleh kabinet pada Februari mendatang.
"Mereka (pelaku keuangan) seolah berkata Kami tidak mau dikenai pajak,"ujar Apparu. Ia bersikukuh pemerintah tidak akan melunak terhadap permintaan pelaku pasar. Bersama Kanselir Angela Merkel, Presiden Sarkozy teru giat mengkampanyekan ide pungutan pajak finansial. Inggris dan Swedia menolak mentah-mentah gagasan itu, namun Jerman pantang mengalah pada penolakan kedua negara. Apalagi Merkel sedang memperjuangkan rencana stabilitas keuangan Eropa.
Jika memang nantinya pajak keuangan tetap berlaku di Prancis, maka besarannya tidak akan sama. Mengingat besarannya disesuaikan dengan intensitas transaksi keuangan di wilayah itu. Satu hal yang pasti, Prancis akan kehilangan investor dalam waktu singkat.
Investor dan pekerja sektor keuangan terang-terangan menentang pungutan pajak transaksi keuangan baru. Pengenaan pajak lebih besar dinilai berpotensi mengurangi investasi masuk ke Prancis. Investor luar negeri tentunya lebih memilih untuk menaruh dana di wilayah dengan pajak transaksi keuangan lebih rendah. Sementara pemerintah menilai kebijakan ini lebih berpihak kepada negara dan mempersempit aksi spekulasi. Sarkozy seakan ingin mengambil uang dari 'si kaya' untuk kemudian dipakai demi kepentingan negara.
Paris Europlace, sebuah organisasi perwakilan pelaku pasar finansial, tengah melobi pihak pemerintah terkait hal itu. Para anggotanya menilai kebijakan 'Robin Hood' membahayakan ekonomi Prancis karena tidak diberlakukan juga di negara Eropa lain. Presiden Sarkozy akhir pekan lalu bertekad melanjutkan gagasannya meski negara euro dan Eropa lain tidak setuju. "Prancis tidak akan menunggu persetujuan negara lain," ujarnya. Sementara Menteri Muda Perumahan, Benoist Apparu, mengatakan naskah peraturan pajak siap didiskusikan oleh kabinet pada Februari mendatang.
"Mereka (pelaku keuangan) seolah berkata Kami tidak mau dikenai pajak,"ujar Apparu. Ia bersikukuh pemerintah tidak akan melunak terhadap permintaan pelaku pasar. Bersama Kanselir Angela Merkel, Presiden Sarkozy teru giat mengkampanyekan ide pungutan pajak finansial. Inggris dan Swedia menolak mentah-mentah gagasan itu, namun Jerman pantang mengalah pada penolakan kedua negara. Apalagi Merkel sedang memperjuangkan rencana stabilitas keuangan Eropa.
Jika memang nantinya pajak keuangan tetap berlaku di Prancis, maka besarannya tidak akan sama. Mengingat besarannya disesuaikan dengan intensitas transaksi keuangan di wilayah itu. Satu hal yang pasti, Prancis akan kehilangan investor dalam waktu singkat. Langkah Presiden Sarkozy juga dipandang sebagai cara meraih popularitas, terutama menjelang pemilu pertengahan tahun nanti.
