Portugal Kaji Kebijakan Penghematan

Presiden Portugal telah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji kebijakan pajak apakah sesuai dengan Undang-Undang. Ini tentunya dapat menjadi batu sandungan bagi upaya pemerintah untuk mencapai target defisitnya dan tegaskan munculnya sikap pertentangan dari pemerintah sendiri untuk menjalankan kebijakan penghematan. Kenaikan pajak memang menyakitkan bagi rakyat namun ini merupakan cara untuk memastikan tercapainya target defisit yang merupakan prasyarat pencairan dana bailout. "Saya telah mengajukan permintaan agar MK memutuskan apakah anggaran pemerintah untuk tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang. Kebijakan pajak sangat mempengaruhi sebagian orang; ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut terdistribusi dengan adil," tutur Presiden Anibal Cavaco Silva. Proses pengkajian oleh MK akan memakan waktu berbulan-bulan namun pasar cukup cemas mengantisipasi hasilnya. Tahun lalu, MK telah membatalkan kebijakan penghapusan bonus kepada pegawai negeri sehingga memaksa pemerintah untuk menemukan alternatif pendapatan lainnya.