Jerman dan Prancis adalah dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar benua Eropa. Keduanya paling giat meng-inisiasi program pemulihan kawasan dari krisis hutang. Namun bukan berarti petinggi masing-masing negara tidak pernah berbeda kepentingan.Kanselir Angela Merkel dan Presiden Nicolas Sarkozy dijadwalkan bertemu hari ini guna membahas beberapa isu krusial. Meeting keduanya adalah ajang pemanasan dan konsolidasi jelang pertemuan tingkat tinggi hari Jumat mendatang di Brussel, Belgia. Merkel-Sarkozy ingin segera menuntaskan rincian regulasi stabilitas fiskal 17 anggota euro di Paris, tepat 4 hari sebelum event utama digelar.
Meski demikian, Merkel-Sarkozy masih belum memiliki titik temu dari perbedaan sikap masing-masing terhadap beberapa aspek. Di dalamnya termasuk friksi tentang mekanisme pemberlakuan aturan fiskal baru. Walaupun sering terlihat satu suara, terdapat banyak perbedaan antara kedua petinggi negara itu. Berikut adalah beberapa perbedaan yang harus diselesaikan Jerman dan Prancis sebelum pertemuan tingkat tinggi Eropa dihelat 9 Desember mendatang:
- Wewenang pengawasan terhadap anggota euro dan pemberlakuan sanksi
Wacana disiplin fiskal dikabarkan sudah rampung dibuat. Namun Jerman dan Prancis masih belum sepakat soal lembaga yang nantinya berwenang mengawasi kinerja fiskal dan anggaran negara-negara anggota. Jerman menghendaki supaya Komisi Eropa dan Pengadilan Tinggi Eropa mempunyai otoritas untuk menindak pemerintah yang gagal mengimplentasikan aturan baru ini. "Kedua lembaga bebas dari kepentingan politik," ujar Merkel pada pidato di depan parlemen beberapa waktu lalu. Apalagi draftstabilitas fiskal yang diajukan oleh Berlin harus direstui terlebih dahulu oleh Komisi Eropa sehingga lembaga itu dirasa berhak untuk dilimpahi wewenang ekstra.
Gagasan ini ditentang oleh pihak Paris, yang menilai tidak ada lembaga manapun berhak mencampuri kinerja anggaran suatu negara. "Reformasi Eropa tidak boleh melampaui kewenangan negara anggota," ujar Sarkozy hari Kamis lalu. Merkel berusaha meyakinkan publik bahwa penunjukan dua lembaga itu tidak akan melampaui peran pengawasan suatu lembaga pada umumnya. Hak negara untuk mengatur anggaran tetap dijamin secara penuh.
- Jerman juga berencana meminta adanya upaya penghentian defisit negara
Angela Merkel bahkan membuka kemungkinan untuk penghentian semua aktifitas peminjaman oleh negara euro. Sekali lagi, Ia berharap supaya aturan ini bisa langsung diterapkan di bawah wewenang Komisi Eropa dan Pengadilan Tinggi. Suatu hal yang juga tidak sesuai harapan presiden Sarkozy.
- Tidak seperti Prancis dan negara lain, Jerman sangat menentang penyuntikan likuiditas ke pasar keuangan melalui ECB
"Konstitusi Kami tidak memperbolehkan arus pendapatan dan pengeluaran diatur oleh lembaga Eropa, hal itu ilegal," kritik Merkel. Padahal seperti diketahui, banyak institusi perbankan tidak memiliki kecukupan modal ideal di tengah iklim bisnis yang lesu. Stimulus via bank sentral bisa memberi sentimen bagus di tengah krisis.
- Jerman Menentang wacana penerbitan obligasi bersama dengan rating AAA-
Wajar jika Berlin sangat menentang rencana peluncuran eurobonds. Mengingat kualitas perekonomian dan obligasi dalam negerinya adalah yang terbaik di kawasan. Tidak adil jika obligasi Jerman nantinya justru mencerminkan rating kredit kawasan secara kolektif. Atas dasar itu, Merkel menyerukan seluruh pemerintah agar memperbaiki neraca keuangan masing-masing dengan memangkas defisit dan hutang. Penerbitan obligasi bukanlah jalan tengah. "Pemulihan krisis bukan aksi tunggal, semua pihak harus terlibat dalam proses lama, hingga memakan waktu tahunan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, Merkel-Sarkozy harus mencapai kesepakatan fundamental hari ini juga. Apalagi Merkel sudah bertekad meluluskan rancangan stabilitas fiskal pada pertemuan Eropa Jumat besok. Sulit untuk mengubah sikap keras kepala pemerintah Berlin. Namun administrasi Prancis kemungkinan bersikap lebih lunak dengan merestui segala klausul yang diusulkan koleganya. Seperti yang diutarakan kanselir Jerman dua hari silam, "Tidak ada cara alternatif selain meloloskan aturan baru Eropa!".
